Politik    Sosial    Budaya    Ekonomi    Wisata    Hiburan    Sepakbola    Kuliner    Film   

Pengikut

Total Tayangan Halaman

Translate

Tubuh Yang Telah Menua

Teduhnya sore ini hampir menampakkan
Kemuning senjanya mengaburkan lamunan
Yang sesekali menciptakan kebisuan
Ada sosok tubuh yang menua dibenakku

Mengintaiku seolah ingin menghancurkan
Puing-puing lamunan itu sebuah bayangan
Klise tersenyum dengan kerut dipipinya..
  
Ya Allah...
Senyum itu adalah senyum yang biasa kulihat
Setiap saat, senyum yang selalu bisa kumiliki
Dan senyumnya mampu membuat hati ini bergetar

Ayah...
Aku tau engkau datang untuk menjengukku
Memastikan keadaanku
Meskipun hadirmu
Hanyalah sebentuk klise dalam bayangku...
Tapi aku tetap merasa kau nyata

Yogyakarta, 09 September 2014
Karya: Nurul Kiftiah

Penerimaan Hukum Islam serta Pancasila dan UUD 1945 di Indonesia

Yogyakarta, FIMNY.org – Tulisan ini merupakan penggalan makalah yang telah disampaikan oleh Dr. Abdullah Hehamahua, S.H.,M.M. (Mantan Penasehat Spiritual Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia), dengan judul makalah “Membaca Nafas Islam dalam Konstitusi Negara di Indonesia”, makalah tersebut disampaikan dalam dialog hukum yang dilaksanakan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Salahuddin, UGM, Yogyakarta, pada 13 Juli 2014 bertempat di Wisma Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA). Tulisan ini FIMNY.org dapatkan dari Panitia Penyelenggara usai acara berlangsung. Untuk selanjutnya kami sajikan dibawah ini.

Dalam point tulisannya ini, Dr. Abdullah Hehamahua, S.H.,M.M. (Mantan Penasehat Spiritual Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia), menjelaskan bahwasannya “Penerimaan Hukum Islam serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945” dalam menyentuh hati dan jiwa orang-orang pribumi (Indonesia), Abdullah Hehamahua mengupasnya dalam dua pendekatan, yakni Pendekatan Historis dan Pendekatan Faktual.

Pendekatan Historis
Ketika penjajah barat datang ke Indonesia, bukan hanya kekayaan yang dikeruk untuk dibawa ke negeri mereka, tetapi rakyat juga ditindas, dibodohi, bahkan dimurtadkan dari agama Islam. Tidak heran, peperangan dan perlawanan rakyat terhadap penjajah, dipimpin ulama dan tokoh Islam di seluruh Indonesia seperti Teuku Umar, Teuku Chick Ditiro, Panglima Polem, Fatahillah, Diponegoro, Antasari, Hasanuddin, Babullah, dan Pattimura. Semua tokoh dan ulama Islam tersebut berperang melawan penjajah karena tidak ingin dijajah dan diperintah pemerintah nonmuslim. Oleh karena itu, peperangan melawan penjajah disebut jihad, sesuai dengan fatwa ulama Aceh pada waktu itu. Tidak heran, pada perang kemerdekaan, di setiap pertempuran, pekikan yang dilaungkan para pejuang adalah Allahu Akbar dan merdeka.

Konsekwensi logis dari kemayoritasan, kemurnian aqidah, kesempurnaan syariah, dan keterlibatan aktif dalam pengusiran penjajah dari bumi Indonesia, wajar kalau rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan, tokoh-tokoh Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara. Namun, demi pencapaian kemerdekaan dari penjajah kafir, umat Islam mengalah dengan menerima konsep pelaksanaan syariat Islam khususnya umat Islam sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta, yaitu: “Negara berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya.” Hal ini disepakati umat Islam setelah ada janji dari Bung Karno, “umat Islam dapat memperjuangkan kembali Islam sebagai Dasar Negara dalam Badan Konstituante.”

Sehari setelah kemerdekaan (18 Agustus 1945), Bung Hatta mengundang tokoh-tokoh Islam, memberitahu permintaan umat Kristen di Indonesia Timur, “mereka akan keluar dari Indonesia kalau 7 perkataan dalam Piagam Jakarta, tidak dicoret.” Inilah penghianatan pertama terhadap umat Islam dalam negara Indonesia merdeka. Bung Hatta mengusulkan perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa, menggantikan 7 perkataan tersebut, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” Ketika ditanyakan oleh perwakilan umat Islam (pada waktu itu), Bung Hatta menjelaskan, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketauhidan sebagaimana intisari ajaran Islam dalam surah al-Ikhlas. Berdasarkan keyakinan ini, umat Islam bersedia mencoret 7 perkataan tersebut, dan inilah pengorbanan terbesar umat Islam bagi bangsa Indonesia. Sebagai tanda terima kasih atas pengorbanan tersebut, Pemerintah membentuk satu kementerian khusus yang bertugas mengurus umat Islam, yaitu Kementerian Agama. Kenyataan hari ini, kementerian tersebut menjadi Kementerian Agama-Agama, dan inilah penghiatan kali kedua terhadap umat Islam di Indonesia.

Sesuai dengan janji Bung Karno, dalam sidang-sidang Konstituante, sekali lagi umat Islam mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Ketika ditanyakan pak J Kasimo (Ketua fraksi Partai Kriten Indonesia), pak Mohd. Natsir (Ketua fraksi Masyumi) menjelaskan apa yang dimekasud dengan Islam sebagai dasar negara dari segala aspek dan perspektif (politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan semesta). J Kasimo kemudian menyatakan, mendukung Islam sebagai dasar negara.

Sebagai jalan tengah, sidang Konstituante merumuskan Piagam Bandung yang esensinya sama dengan Piagam Jakarta. Ruslan Abdul Ghani langsung terbang ke Tokyo menjumpai Bung Karno (yang ada di kota tersebut pada waktu itu), meminta Bung Karno menerbitkan dekrit karena menurutnya, berbahaya kalau Piagam Bandung ditetapkan sebagagai dasar negara. Lahirlah Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi dua diktum: (a) Bubarkan Konstituante (inilah penghianatan ketiga terhadap umat Islam). (b) Kembali ke UUD 1945 dengan dijiwai Piagam Jakarta.

Ketika ditanyakan, apa yang dimaksud “Kembali ke UUD 1945 dengan dijiwai Piagam Jakarta,” Ketua sidang MPR pada waktu itu (Syaifuddin Zuhri) menjelaskan, dengan dekrit tersebut, umat Islam dapat melahirkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nyatanya, banyak peraturan perundang-udangan yang bertentangan dengan ajaran Islam, baik di bidang politik, ekonomi & perbankan, maupun sosial budaya. Inilah penghiatan yang kesekian kali terhadap umat Islam di Indonesia.
     
Pendekatan Faktual
Apakah usul saya di atas dikategorikan sebagai narsis atau eksklusif.? Tidak !. Sebab, saudara-saudara di Bali, NTT, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Utara lebih narsis. Ini karena di daerah-daerah tersebut, umat Islam tidak bisa menjadi gubernur, bupati atau walikota karena mayoritas penduduknya nonmuslim. Lalu mengapa di provinsi, kabupaten, kotamadya yang mayoritas umat Islam, dianggap narsis kalau kepala daerahnya harus muslim.? Mengapa pula umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, melarang nonmuslim menjadi Presiden/Wakil Presiden dianggap narsis. Padahal, sila pertama Pancasila – Ketuhanan Yang Maha Esa – mewajibkan pengelolaan bangsa dan negara ini harus berdasarkan hukum-hukum dari “langit.” Itulah hakikat pasal 29 UUD 1945 yang menyebutkan, negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, Indonesia adalah negara agama, bukan negara sekuler di mana sistem pemerintahan dan kemasyarakatan harus berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut. Itulah sebabnya, ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa menurut al-Qur’an dan Sunnah Rasul, pemimpin umat Islam itu – nasional maupun lokal – harus beragama Islam.

Kenyataan faktual di lapangan, hasil perhitungan quick count Pemilu 2014, PDIP dan Golkar merupakan juara dan runner up-nya sehingga mereka dianggap layak memenangkan Pilpres 2014. Faktanya, kedua partai ini tergolong paling korup di Indonesia sehingga tidak layak untuk memimpin negeri ini. Sesuai dengan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia (2004 – 2013), khususnya yang ditangani KPK, Golkar menduduki ranking pertama (40 kasus), PDIP di posisi kedua (27 kasus), dan Demokrat di peringkat ketiga (17 kasus). Tetapi, menurut ICW, PDIP menduduki ranking pertama sejak 2002 – 2013. Sementara itu, calon capres yang diajaukan partai-partai nasionalis, tidak memenuhi kriteria Islam, bahkan tidak pula memenuhi kriteria Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Fakta kedua, semua parpol yang ada di Indonesia terlibat korupsi. Oleh karena itu, sesuai kaedah fiqh, kita memilih yang terbaik dari yang terjelek. Ditakdirkan, partai-partai yang kurang korupsinya adalah partai Islam atau yang berbasis Islam. Dengan demikian, partai-partai ini layak dan berhak memimpin dan mengelola negara ini, mulai dari tingkat nasional sampai di desa.

Persoalannya, kedua capres/cawapres yang ada, tidak merupakan calon pimpinan yang ideal, baik menurut Pancasila maupun al-Qur’an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, terlepas dari siapa pun yang memimpin Indonesia lima tahun dari sekarang, umat Islam, mulai dari ormas, LSM, lembaga pendidikan sampai parpol Islam, mulai merapatkan barisan. Dengan demikian, Pemilu 2019, mereka maju dengan capres dan cawapres sendiri yang lebih islami.

Untuk itu, setiap ormas, lembaga atau orpol Islam, mulai mengemaskinikan proses rekrutmen anggota dan pengurusnya serta mengoreksi silabus dan kurikulum perkaderan anggotanya. Selanjutnya, visi, misi, strategi, sasaran, target, dan program kerjanya dikemaskinikan sehingga lahir insan-insan ulil albab. Hanya dengan cara itu, Masyarakat Madani, masyarakat yang cerdas, sejahtera, aman, damai, dan tenteram dalam ampunan Allah SWT.

Abdullah Hehamahua: Konsistensi dalam Penerapan Hukum Islam

Yogyakarta, FIMNY.org – Tulisan ini merupakan penggalan makalah yang telah disampaikan oleh Dr. Abdullah Hehamahua, S.H.,M.M. (Mantan Penasehat Spiritual Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia), dengan judul makalah “Membaca Nafas Islam dalam Konstitusi Negara di Indonesia”, makalah tersebut disampaikan dalam dialog hukum yang dilaksanakan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Salahuddin, UGM, Yogyakarta, pada 13 Juli 2014 bertempat di Wisma Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA). Tulisan ini FIMNY.org dapatkan dari Panitia Penyelenggara usai acara berlangsung. Untuk selanjutnya kami sajikan dibawah ini.
 
Menurut Hasan Albana, ada tiga pilar yang harus diperhatikan agar penerapan hukum Islam dalam masyarakat berjalan konsisten, yaitu: Pemimpin yang bertanggung jawab; Pembinaan umat; dan Penghormatan hak-hak rakyat.

Pemimpin yang Bertanggung Jawab
Konsep Masyarakat Madani harus dioperasionalkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Secara internal, pelaksanaan Masyarakat Madani harus dimulai dan dirintis pemimpin dan tokoh-tokoh Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya.

Dalam konteks ini, bagi seorang pemuda, gadis yang dipilih menjadi isteri adalah wanita salehah. Sebagai orang tua, calon mantu yang dipilih adalah pemuda saleh atau perempuan yang salehah. Sebagai pimpinan ormas atau orpol, rekrut pengurus dan anggota yang saleh dan salehah. Sebagai Presiden, menteri yang diangkat adalah figur yang saleh dan salehah. Hal ini sesuai dengan doa Nabi Musa: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun saudaraku, teguhkanlah  dengan dia kekuatan, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku (QS Thaha: 29).

Sementara itu, sebagai Kepala Negara, para menterinya harus individu yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Berarti para menteri adalah orang yang cerdas dan jujur. Sebab, tanpa kejujuran, menteri yang cerdas akan membodohi bawahannya. Sebaliknya, menteri yang jujur tetapi bodoh, akan dibodohi bawahannya.

Penyatuan Umat Islam
Peribahasa Melayu berbunyi: “bersatu kita teguh, bercerai runtuh.” Peribahasa sejenis mengatakan, “ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.”

Dua peribahasa di atas menunjukkan betapa pentingnya persatuan umat. Hal ini disimbolkan dalam keutamaan shalat berjamaah yang memeroleh 27 kali lipat pahala dari shalat sendirian. Demikian pula pentingnya shalat Jum’at sehingga dapat mengugurkan kewajiban shalat dzuhur. Bahkan, Rasulullah menyeru anak-anak dan perempaun yang sedang haid datang ke lapangan menghadiri shalat Idul Fitri/shalat Idul Adhah demi persatuan umat.

Dalam konteks inilah, Persatuan Indonesia menjadi sila ketiga Pancasila. Satu hal yang perlu dipahami pimpinan nasional, pejabat, dan tokoh Islam, Persatuan Indonesia, tidak hanya dalam bentuk NKRI, satu bendera, satu bahasa, dan satu mata uang. Justeru masalah yang utama adalah penyatuan hati umat Islam. Sebab, secara matematik, jika bersatu umat Islam yang mayoritas, bersatulah bangsa Indonesia. Untuk bersatu, tidak ada ideologi, konsep atau pemimpin sehebat apa pun yang mampu menyatukan hati umat kecuali Allah SWT sesuai firman-Nya: “Dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al Anfaal: 63).

Agar Allah SWT turun tangan dalam menyatukan umat Islam yang sedang berantakan saat ini, pimpinan, tokoh, dan setiap individu menyadari, mereka adalah bersaudara seperti firman-Nya: Sesungguhnya umat yang beriman itu bersaudara (QS Al Hujurat: 10).
Berdasarkan ayat-ayat di atas, pejabat publik di peringkat mana pun jangan memarginalkan umat Islam, apalagi aqidah dan syariahnya. Sebab, sampai kiamat pun, tujuan kemerdekaan tidak akan tercapai tanpa pelaksanaan syariah Islam secara konsekwen. Tanpa kesadaran yang tinggi dari pimpinan, pejabat, dan tokoh Islam akan hal ini, umat Islam bisa menjadi kafir – sesuatu yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila – seperti firman-Nya: Hai umat yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian orang-orang yang diberi al-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir, sesudah kamu beriman (QS Ali Imran: 100).

Agar tidak terperosok ke dalam golongan orang-orang kafir, pimpinan, tokoh, dan individu muslim/muslimah menerapkan apa yang difirmankan Allah SWT: “Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggail kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka berkata: Kami mendengar dan kami patuh (An Nur: 51).

Hak Asasi Rakyat
Dalam konsep kapitalis – liberalisme, setiap orang bebas melakukan apa saja tanpa peduli kepentingan pihak lain. Misalnya, untuk menjadi konglomerat, seseorang melakukan apa saja, yang penting, dia memeroleh keuntungan sebesar-besarnya. Dia tidak peduli, apakah bisnisnya menggunakan riba, mencurangi timbangan, menjual barang rusak, menzalimi pembeli maupun menimbun barang.

Dalam konsep komunisme, negara tidak mengakui pemilikan pribadi karena semua milik negara. Kalau pun ada pemilikan pribadi, seseorang dibatasi jumlah optimal kekayaannya. Itu pun tanpa peduli, apakah cara memeroleh kekayaan tersebut, halal atau tidak. Di sinilah persamaan di antara konsep kapitalisme liberal dan sosialis komunisme.

Berbeda dengan kapitalsme - liberalisme dan sosialisme - komunisme, Islam mempunyai konsep yang konkrit tentang hak-hak manusia sesuai ayat-ayat berikut: Dan musyawarahkanlah dengan mereka tentang sesuatu masalah (QS. Al Imran: 159). Semua urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka (QS As-Syura: 38).

Dalam kenteks inilah, masalah musyawarah dijadikan sebagai sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijasanaan dalam permusyawaran perwakilan. Operasionalisasinya, dibentuk lembaga negara yang dikenal sebagai DPR dan MPR. Lembaga ini yang oleh Hasan Albana disebut sebagai ahlul halli wal aqdi, terdiri dari 3 komponen utama:

Komponen Pertama; Para fuqahah mujtahidin yang bertanggung jawab atas pernyataannya, baik dalam fatwa-fatwanya atau pengambilan putusan. Komponen Kedua; Para teknokrat yang terampil. Komponen Ketiga; Mereka yang menjadi pemimpin dalam masyarakat, baik sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin suku atau organisasi.

Secara operasional, hak asasi manusia yang utama yang memeroleh perlindungan Islam adalah kebebasannya dalam melaksanakan ibadah, hak berserikat serta kebebasannya dalam berpendapat.

Kebebasan Dalam Beribadah
Dalam Islam, warga negara memiliki hak dan kebebasan melaksanakan ritual agamanya, sepanjang tidak mengganggu kemurnian ajaran Islam. Hal ini ditunjukkan Rasulullah ketika menerima kunjungan para rabbi (pendeta) Yahudi yang berlangsung pada hari sabat.

Selain kebebasan melaksanakan ibadah ritual, Islam juga melindungi umatnya untuk melaksanakan ibadah muamalah yang diatur secara baik dalam hukum-hukum Islam. Baik hukum-hukum sebagaimana yang ditetapkan secara pasti di al-Qur’an maupun dalam Sunnah Rasulullah.

Kebebasan Berserikat
Dalam Islam, khususnya jaman Rasulullah dan Khulafah ar-Rasyidin, tidak ada parpol. Sebab, Rasulullah dan para khalifah langsung menerapkan al-Qur’an dan as-Sunnah dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, Rasulullah memberi kesempatan berkembangnya ormas dalam pembinaan anggotanya. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kaum muhajirin, anshar dan kabilah-kabilah yang lain. Eksisteni kelompok masyarakat ini diakui dan disalurkan potensi mereka dalam bentuk penunjukkan beberapa jabatan tertentu.

Dengan demikian, fungsi dan peran ormas ini, bukan dalam kaitan perebutan kekuasaan, tetapi dalam rangka memajukan pendidikan, budaya dan kesejahteraan anggotanya.

Kebebasan Berpendapat
Kelebihan dan sekaligus perbedaan dengan hewan adalah akal yang dimiliki manusia. Dengan akal, manusia memiliki kebebasan untuk berpikir dan mengemukakan pendapatnya.. Hal ini sesuai dengan wahyu Allah:
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabb-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q. S Asy Syuura: 38 )”.

Tragedi Lubang Buaya dan krisis monoter tahun 1998 disebabkan, pendapat, saran dan kritikan masyarakat, dianggap pemerintah sebagai sikap permusuhan. Akhirnya kesalahan yang ada dalam tata kelola pemerintahan semakin menumpuk sehingga secara akumulasi seakan-akan merupakan air bah yang menjebol pintu air. Akibatnya, apa saja yang menghalangi lajunya air bah, akan hancur dan binasa. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan, sahabat sejati adalah yang selalu mengingatkan atau menegur sahabatnya yang keliru.  Bahkan di lain hadits, baginda mengatakan, salah satu jihad yang besar adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim.

Abdullah Hehamahua: Konsep Masyarakat Islam dan Penerapan Hukumnya

Foto: rimanews.com
Yogyakarta, FIMNY.org  –  Tulisan ini merupakan penggalan makalah yang telah disampaikan oleh Dr. Abdullah Hehamahua, S.H.,M.M. (Mantan Penasehat Spiritual Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia), dengan judul makalah “Membaca Nafas Islam dalam Konstitusi Negara di Indonesia”, makalah tersebut disampaikan dalam dialog hukum yang dilaksanakan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Salahuddin, UGM, Yogyakarta, pada 13 Juli 2014 bertempat di Wisma Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA). Tulisan ini FIMNY.org dapatkan dari Panitia Penyelenggara usai acara berlangsung. Untuk selanjutnya kami sajikan dibawah ini.  
 
Masyarakat Madani (Masyarakat Islam) adalah masyarakat yang warganya cerdas, sejahtera, sehat, aman dan damai, penuh kasih sayang dalam ampunan Allah SWT. Sekalipun ada persamaan di antara Masyarakat Madani dengan masyarakat sipil (civil society), tetapi ada perbedaan prinsip di antara keduanya.  Oleh karena itu, sebuah masyarakat, baru disebut sebagai Masyarakat Islam atau Masyarakat Madani, jika ia memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam empat pendekatan, yaitu: pendekatan tauhidiyah, sistem, keperluan warga masyarakat, dan pendekatan kualitas warga masyarakat.
   
Pendekatan Tauhidiyah

Berbeda dengan agama lain, Islam menetapkan, semua kegiatan penganutnya – berkeluarga, bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa, dan bernegara – harus berdasarkan aqidah Islam. Sebab, semua aktivitas umat Islam hanya untuk memeroleh ridha-Nya: “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Rabb sekalian alam.” (Q. S Al An’am: 162).

Itulah sebabnya, Islam adalah satu-satunya agama yang bersih dan murni ketauhidannya seperti dijelaskan al-Qur’an: Katakanlah, Dia-lah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (Q.S. Al Ikhlas: 1 – 4).

Itulah hakikat sila pertama Pancasila – Ketuhanan Yang Maha Esa – yang merupakan causa prima atas empat sila lainnya Olehnya, sangat fatal kalau umat Islam memisahkan masalah pemerintahan, termasuk Pemilu dan Pilpres dari nilai tauhidyah.

Tauhid, dari segi bahasa, berarti menyatukan atau menunggalkan. Secara istilah, tauhid berarti, menunggalkan atau mengesakan Allah dalam beribadah kepada-Nya dengan meyakini akan ketuhanan-Nya (keilahian-Nya), kekuasaan-Nya, sifat-sifat-Nya dan nama-nama-Nya. Oleh karena itu, tauhid terbagi atas tiga jenis, yaitu: tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al asmah wa syifah

Sekalipun ketauhidan Islam lebih bersih, murni, dan konkrit, tetapi sila pertama Pancasila dapat mengakomodasi masalah ketauhidan ini di antara penganut agama-agama langit yang ada di Indonesia, sesuai firman-Nya:

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (Q.S. Al-Imran: 64).

Pendekatan Sistem

Islam bukan ideologi. Islam adalah dinullah (agama Allah) yang juga mempunyai doktrin ideologi. Berbeda dengan ideologi dunia (kapitalisme-liberalisme, sosialisme - komunisme, zionisme - sekularisme), ideologi Islam terdiri dari empat pilar: pendidikan, politik, dan ekonomi di mana ketiganya berporos aqidah Islam. Itulah sebabnya, Islam menetapkan kriteria dan proses yang jelas tentang sistem pendidikan, politik (termasuk pemerintahan), dan ekonomi yang tidak bertentangan dengan aqidah Islam.

Dengan demikian, dari pendekatan aqidah, identitas presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota, dan pejabat publik lainnya serta proses pemilihan/penetapan harus sesuai al-Qur’an dan as-Sunnah. Cara selain itu, terkategori syirik. Sebab, syirik tidak hanya dalam bentuk menduakan Allah SWT, tetapi juga menduakan hukum-hukum-Nya. Sementara umat Islam tidak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin sebagaimana firman-Nya:
“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian lainnya. Barangsiapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (QS Al Maidah: 51).

Demikian pula halnya dalam penerapan ideologi, tidak boleh bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya sebagaimana disebutkan ayat berikut: Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami beri peraturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki  niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja). (QS Al Maidah: 48).

Bahkan dengan tegas Allah mewahyukan: Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (Q.S An-Nisaa’: 65).

Sistem  Islam, dalam pembangunan nasional suatu negara, penerapannya terdiri dari empat komponen: subsistem yang komprehensif; dialogis; seimbang; dan mendekati tujuan perjuangan dengan uraian sebagai berikut:

Point Pertama; Subsistem yang Komprehensif. Suatu sistem pembangunan disebut islami jika sub-sub sistemnya saling sinerjik dan bersifat komprehensif, sesuai ayat al-Qur’an: Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena mereka adalah musuhmu yang nyata (QS Al Baqarah: 208).

Point Kedua; Sistem yang Dialogis. Dalam sistem Islam, pimpinan bukan merupakan makhluk sakral yang tidak bisa disentuh rakyat atau bawahannya. Di antara mereka, tidak hanya berlangsung hubungan two ways trafic communication, bahkan multy ways trafic communication. Artinya, kerjasama di antara sangat akrab, seperti dikatakan peribahasa: duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.

Point Ketiga; Subsisten yang Seimbang. Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat. (Q.S Asy Syuura: 20)

Maksud ayat ini, sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, jika seorang berbisnis dengan beretika – tidak curang, tidak menggunakan riba – karena memerhatikan keseimbangannya dengan tuntutan akhirat, orang ini akan memeroleh dua keuntungan. Pertama, keuntungan di dunia berupa bisnis yang maju. Kedua, di akhirat dia akan memeroleh tempat yang layak di sisi Allah SWT. Sebaliknya, jika seorang pedagang hanya mengutamakan keuntungan usahanya tanpa memerhatikan moral berbisnis yang benar, dia hanya memeroleh satu keuntungan: bisnisnya maju karena memeroleh keuntungan  akibat sistem riba dan tipudaya yang dilakukan dalam bisnisnya tersebut. Tetapi, di akhirat, pedagang ini tidak memeroleh tempat yang layak di sisi Allah SWT, sebaliknya dia akan dijebloskan ke dalam neraka.

Asas keseimbangan tersebut diperjelas lagi oleh Allah SWT melalui firman-Nya : Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Q.S Yaa Siin: 36).

Ayat ini menjelaskan, Allah menetapkan asas keseimbangan dalam kehidupan manusia dengan prinsip ”berpasang-pasangan.” Pasangan-pasangan itu misalnya: pria – wanita, siang - malam, baik – buruk, kaya – miskin, untung – rugi, material – spritual, akal – kalbu, iman – ilmu, hidup – mati, dan dunia – akhirat.

Salah satu bukti keseimbangan tersebut adalah menguap dan turunnnya hujan ke bumi. Data-data ilmiah menunjukan, setiap detik, 16 juta ton air menguap dari permukaan bumi, baik dari laut, sungai maupun danau dan rawa-rawa. Jadi dalam setahun, jumlah air yang menguap dari permukaan bumi adalah sebanyak 513 trilyun ton. Jumlah ini sama banyak persis dengan jumlah curah hujan yang turun ke bumi dalam setahun.

Point Keempat; Mendekati Tujuan Perjuangan. Sistem yang bagus dan benar adalah yang secara sistematis, bertahap dan konkrit membawa rakyat ke tujuan perjuangan. Hal ini dibuktikan oleh Rasulullah di mana dalam waktu 23 tahun, beliau bisa mewujudkan masyarakat madani, suatu masyarakat yang berbudaya dan teratur. Bahkan sistem tersebut, pada masa kepimpinan khalifah Abubakar, tidak ada penduduk Madinah yang bersedia menerima zakat fitrah karena tidak lagi tergolong fakir miskin. Bandingkan  di Jawa Tengah, setiap menjelang lebaran, umat berdesak-desakan bahkan sampai ada yang meninggal dunia hanya untuk memeroleh sedekah sebesar Rp. 20 rupiah. Perhatikan pula setiap pembagian daging korban di masjid-masjid kota besar, manusia berjubel mengharapkan sekilo daging. Demikian pula halnya dengan suasana di masjid di kota-kota besar setiap selesai shalat Jum’at, antri puluhan pengemis, mengharapkan belas kasihan jamaah Jum’at. Belum lagi maraknya kasus pelacuran, perjudian, narkoba, pencurian, penipuan dan pelbagai tindak kriminal lainnya yang dilakukan anggota masyarakat hanya untuk memeroleh sesuap nasi

Tidak heran, dari aspek kesejahteraan rakyat, pada tahun 2010, tercatat 13,33 persen rakyat Indonesia tergolong miskin mutlak sedangkan hampir separuh rakyat Indonesia berada di area kemiskinan terbuka. Tragisnya, tercatat 37% rakyat miskin di Papua dan Papua Barat, jauh berbeda dengan penduduk Jakarta yang hanya 3,5% di antara mereka, tergolong miskin.

Pada waktu yang sama, hutang luar negeri kita (2010) sebesar Rp. 1.727 trilyun yang batas akhir pelunasannya pada tahun 2041. Sementara setiap tahun ada penambahan hutang baru, yakni: Rp. 1.818 trilyun, hutang tahun 2011, kemudian menjadi Rp. 2.000 trilyun (2012), dan Rp. 2.230 trilyun (2013).

Dari segi keamanan dan pertahanan, seringnya terjadi unjuk rasa, tawuran, dan kerusuhan di mana-mana. Pada waktu yang sama, SDA Indonensia semakin bermasalah. Misalnya hutan Indonesia sudah di status stadium 4 di mana setiap menit, terjadi kerusakan hutan seluas dua kali lapangan bola di seluruh Indonesia. Minyak bumi di perut Indonesia diperkirakan akan habis pada tahun 2030 sedangkan terumbu karang di perairan Indonesia semakin rusak.


Pendekatan Keperluan Warga Masyarakat

Selain pendekatan sistem, suatu masyarakat disebut masyarakat Islam jika ia memenuhi kriteria dari pendekatan “keperluan warga masyarakat.” Dalam Islam, keperluan warga masyarakat tersebut terdiri dari: human need, human welfare, dan human interest.

Dalam konteks ini, pasal 29 UUD 1945 menetapkan, negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bertentangan aqidah Islam yang direfleksikan dalam adagium Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga human need, human welfare, dan human interes setiap warga masyarakat dipenuhi secara proporsional.

Oleh karena itu, UUD 45 menetapkan, anak-anak terlantar, dan fakir miskin menjadi tanggungan negara.

Heru AB Tanggapi Pemilu Serentak dan Pemilukada

Jakarta, FIMNY.org – Mahasiswa Hukum Bisnis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Trisaksi, Heru AB, S.H. menanggapi isu hangat terkait Pemilihan Umum Serentak untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden serta Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU PEMILUKADA).

Heru AB mengatakan, bilamana kita memaknai Pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden kita harus memaknainya secara limitatif.

“Pemilu menurut Pasal 22E UUD (Undang-Undang Dasar, red) 1945 harus dimaknai secara limitatif untuk memilih anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat, red), DPD (Dewan Perwakilan Daerah, red), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, red), Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan lima tahun sekali”, ungkap Heru AB melalui Broadcast BlackBerry Messenger yang diterima FIMNY.org pada hari Rabu, 10 September 2014.

Lebih lanjut Heru AB mengatakan, berdasarkan pemahaman yang limitati itu pula beberapa saat yang lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dilakukan secara serentak di 2019 kedepan, sebab kedua pemilu diatas merupakan satu kesatuan rezim Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar.

“Pemahaman ini pula yang mendorong MK (Mahkamah Konstitusi, red) untuk memutus Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilakukan secara serentak di 2019 nanti. Sebab keduanya (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden) merupakan satu kesatuan rezim Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22E UUD 1945”, ungkap Pemuda kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat ini.

Heru AB melanjutkan, beda halnya dengan prosesi Pemilihan Kepala Daerah, sebab Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) merupakan bukan bagian dari rezim Pemilihan Umum (Pemilu) seperti yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusannya Nomor 97/PUU-XI/2013.

“Sedangkan berkenaan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota), konstitusi kita mengaturnya dalam pasal Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yaitu menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dilakukan secara Demokratis. Hal ini kemudian dipertegas dengan adanya Putusan MK 97/PUU-XI/2013 berkenaan dengan Kewengan MK mengadili sengketa Pilkada, MK dalam Putusanya MK Menegaskan bahwa ‘Pilkada bukan bagian dari Rezim Pemilu, sehingga MK tidak berwenang untuk mengadili’,”, Heru bercetus.

Lebih lanjut Heru AB berucap, “mengingat bahwa setidaknya dalam 1 bulan terakhir ini jajak pendapat tentang sistem Pilkada langsung terus bermunculaan. Maka jauh sebelum kita terjebak pada opsi DUKUNG atau TOLAK Pilkada Langsung, alangkah baiknya kita terlebih dahulu menggali lebih dalam tentang Pemaknaan kalimat "Dipilih secara Demokratis" (vide pasal 18 ayat 4 UUD)”.

“Kami berpandangan bahwa perdebatan-perdebatan yang pembahasanya keluar dari konteks kalimat itu, dapat dikategorikan sebagai berdebatan yang "sesat menyesatkan" karena tidak menjadikan Konstitusi sebagai acuan/rujukan dalam membangun gagasan. Perlu diingat bahwa jauh di atas kompleksitas kepentingan politik masing-masing Golongan/Partai Politik yang harus masing-masing diamankan, kita tetap harus menempatkan kesucian Konstitusi pada posisi tertinggi, sebagai konsekuensi dari Pilihan kita menjadikan Negara ini sebagai Negara Hukum (Rule Of Law) bukan Rule Of the Man”, ungkapnya dalam kalimat terakhir.

Rio Ramabaskara Tolak Pengesahan RUU PEMILUKADA

Jakarta, FIMNY.org – Advokat asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, Rio Ramabaskara, S.H. menolak dengan tegas bila Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU PEMILUKADA) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rio Ramabaskara, S.H. mengatakan, jika nanti terlanjut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU PEMILUKADA), pasti akan mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

“Jika RUU PEMILUKADA (Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah, red) disahkan, Khususnya terkait Penghapusan PEMILUKADA Langsung, saya pastikan diri akan mengajukan Judicial Review (JR) ke MK_RI”, ungkap Rio Ramabaskara, S.H. melalui siaran pers yang diterima FIMNY.org pada hari Selasa, 9 September 2014.

Rio Ramabaskara, S.H. menegaskan bahwasannya penolakannya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU PEMILUKADA) bukan dalam kapasitas sebagai Kuasa Hukum, tetapi semata-mata sebagai warga negara yang baik yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya.

 “Saya Tolak PEMILUKADA oleh DPRD dan akan mengajukan JR (Judicial Review, red) Ke MK RI bukan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum. tapi sebagai WN (warga negara, red) yang dilanggar Hak Konstitusionalnya. Landasan Saya untuk Tolak PEMILUKADA oleh DPRD bukan sekedar Politis, tetapi lebih kepada Filosofis dalam kerangka 'Kurikulum' Berbasis Kebutuhan!”, imbuhnya.

 Rio menjelaskan bahwasannya demokrasi secara harfiah adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun tidak serta merta bisa disepelekan melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, red).
Sebagai salahsatu warga negara dompu yang ingin turut andil dalam pencalonan Bupati Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dompu yang akan berlangsung pada tahun 2015, akan merasa terjanggal apabila Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU PEMILUKADA) ini disahkan menjadi undang-undang, mengingat nanti pada tahun 2015 nanti Rio Ramabaskara akan mencalonkan diri tanpa adanya dukungan partai politik (independen).

“Oke DPRD adalah Perwakilan Rakyat, tetapi bagi saya yang ingin maju dalam kancah PEMILUKADA Dompu 2015 Via Independen tentu terganjal”, ungkapnya.

Rio Ramabaskara menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah a quo bertentangan dengan Konstitusi Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-V/2007. Dalam putusan tersebut telah membatalkan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan: peserta Pemilihan Kepala Daerah dan wakilnya adalah pasangan calon yang diusulkan bersamaan oleh parpol/gabungan parpol. Adanya Putusan MK RI No 5/PUU-V/2007 ini, maka calon independen diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

“Meski sudah dijamin oleh Konstitusi, namun bagi calon Independen tentu semakin dipersulit terlebih adanya RUU a quo. Calon Independen dengan PEMILUKADA (Pemilihan Umum Kepala Daerah, red) langsung saja kerap 'Dibully' saat Kampanye. Apalagi dengan PEMILUKADA (Pemilihan Umum Kepala Daerah, red) via DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, red). Calon Independen tentu Sudah digagalkan Sebelum Bertarung oleh RUU a quo”, ungkap Advokat yang pernah menjadi pengacara Juan dan kawan-kawan dalam kasus penembakan di Lapas Cebongan beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Rio menambahkan, “RUU a quo harusnya bersandarkan : hukum dibuat untuk mengabdi pada rakyat. bukan rakyat dipaksa mengabdi pada hukum. Hukum sejatinya adalah kristalisasi politik. Maka selamat menikmati produk hukum yang merupakan dagelan politik. Bagi mereka yang mendukung PEMILUKADA yang dilakukan oleh DPRD sejatinya mempunyai kegalauan yang terstruktur sistematik dan masif akan hakikat demokrasi. Jika RUU a quo dipaksakan lahir khususnya terkait PEMILUKADA via DPRD, maka rakyat hanya dijadikan FOLLOWERS bukan FIGHTER”.

Untukmu Seorang Abi

Meski suaramu tak merdu
Seperti nyanyian lembut seorang ibu
Namun engkau membingkaiku
Dengan nada-nada ketulusan

Yang mampu mengantarkan hatiku
Menuju harapan tinggi
Bernama kedamaian

Meski sentuhanmu tak selembut
Sentuhan suci seorang ibu
Namun dengan dekapanmu
Ku terhangatkan dengan kasihmu

Tangisku berderai
Kala ku ingat ucapan indahmu menimangku
Kala ku sentuh tubuh letihmu menjagaku
Seperti karang menjaga debu pasir

Kau jaga aku, kau lindungi aku..
Dari kotoran jiwa dan raga yang kan basahi ku
Kau rela diterpa deburan buih
Yang berlalu demi aku..

Seakan tak pernah lelah
Ku hapuskan tetes air mata ku
Seakan tak pernah bosan
Kau rendamkan aku dalam tangisan

Ku urai hati ini untuk mu
Untuk segalanya yang telah kau labuhkan
Pada dermaga hidup ku
Hanya sebentuk puisi

dari ketulusan hati...
untuk mu abi ku
Terima kasih untuk semuanya


Yogyakarta, 08 September 2014
Karya: Nurul Kiftiah


 
Copyright © 2008 fimny. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by www.phylopop.com