Afan Gaffar Tokoh dari Timur yang Disegani

Sulaiman.

Melihat kembali sejarah pergerakan bangsa Indonesia mulai dari masa kerajaan kuno, kolonialisme dan imperialisme, sumpah pemuda, orde lama, orde baru dan era reformasi menjadi suatu keharusan bagi kalangan pemuda sebagai kaum intelektual, cendekiawan, kaum akademisi dan masyarakat untuk bercermin pada sejarah seperti pesan Sukarno “jangan lupakan sejarah”, dan tuntutan kepada seluruh masyarakat yang memiliki  jiwa nasionalisme sebagai rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga warisan para leluhur terdahulu. Proses transformasi globalisasi bukan hambatan kalangan kaum berpikir untuk merekonstruksi (merubah) suatu keadaan yang sedang di tindas oleh hegemoni para penguasa. Karena peran kaum reformis bukan melihat kemudian diam tapi berpikir untuk melawan dalam raga dan upaya lewat bergaimacam cara seperti gerakan turun dijalan, memberikan diskusi untuk melakukan penalaran, berkarya lewat tulis menulis untuk disuarakan pada media supaya direspon oleh publik pada umumnya.

Langkah-langkah perubahan kreatifitas dan inofasi sudah banyak dilakukan oleh para pemuda terdahulu secara bersama-sama atau bahkan secara individu walau perbedaan ras, suku, budaya dan agama tetapi bersatu padu untuk merubah keadaan yang sedang merosot pada kebudayaan, pendidikan, hukum, ekonomi, politik, agama dan kemiskinan yang melanda seluruh bangsa Indonesia terutama dimasa orde baru dan sampai era otonomi daerah.

Dalam melihat keadaan yang merosot tentu peran kaum intelektuan organik seperti kata Gramski yang dimana bukan hanya kepekaan dalam berteori tapi harus dipraktekan memberikan pemahaman kepada semua kalangan, yakni turun langsung kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan hampir bersamaan dengan pemahaman tokoh refolusi Islam Iran Ali Syariati mengambil pemahaman amal makruf nahi mungkar dalam al-Qur’an (Surat Al-Imran. ayat : 114), dan Kuntowijoyo dengan sosial profetik, bukan mengedepankan hubungan pada tuhan tapi perlu partisipasi memberikan pencerahan pada masyarakat (relatifitas). Tetapi sebagai bangsa yang besar bangsa Indonesia jangan lupakan peran tokoh Muhammad Hatta, Syahrir, Tan Malaka dan masih banyak yang semassanya. Namun ada tokoh intelektual bagian timur di pertengahan abad 19 yakni bapak Affan Gaffar dalam gerakan reformasinya  melawan penguasa otoriter yang sedang menindas ummat manusia Indonesia.

Afan Gaffar lahir di desa Tente, kecamatan Woha, kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 1947. Setelah menyelesaikan SMA Negeri di Bima pada tahun 1966, tahun 1967 masuk Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dan selesai  pada pertengahan 1973. Sejak itu menjadi tenaga pengajar di Fakultasnya (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada). Tokok intelektual ini secara mendadak meninggal dunia ketika memangkas rambut di belakang rumahnya, pada hari Rabu, 08 Januari 2003, di Yoyakarta akibat penyakit serangan jantung yang ia derita.

Sekembalinya dari Ohio State, ia aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah dan menulis di berbagai surat kabar dan majalah. Karya ilmiah yang sudah diterbitkan diantaranya: Javanese Voters, A Study Of Elections Under The Hegemonic Party System  (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1992). Kemudian menyumbangkan sebuah tulisan “Indonesia 1955: Setting The Tone for Transitions Toward The Post-Suharto Era,” dalam Indonesia Asseement 1995 (Singapore, ISEAS-ANU, 1996). Tahun 1990 menjadi Fulbright Fellow di Northern Illinois untuk menulis “Parties and Party Systems in Indonesia.” Tahun 1996  menjadi Visiting Research Fellow di ISEAS, Singapore, dan  pada 1997 juga menjadi Visiting Research Fellow di  El Collegio de Mexoco, Mexoco City, Mexoco. Awal 1998 kemudian menjadi Visiting Professor pada University of the Philippines. (Politik Indonesi: Transisi Menuju Demokrasi, Hal: 395-396/2006).

Menjadi anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Golongan sekaligus menjadi anggota Tim Tujuh Departemen Dalam Negeri Bidang Perancang Undang-undang Politik. Dia sempat terlibat dalam tim verifikasi partai politik pada pemilihan umum 1999 kemudian menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga 2000.

Kariernya terus melejit. Pada 1999, Afan Gaffar dipercaya menjadi Staf Ahli Mendagri Bidang Pembangunan. Beliau pun ditarik Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid sebagai Deputi.Tak hanya itu, Afan sempat menjabat anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Jabatan terakhir sebelum almarhum wafat adalah Ketua Program Studi Program Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.

Dedikasi Afan buat dunia pendidikan pun tidak sedikit. Selain menjadi Dosen tetap, ia pernah terpilih sebagai Sekretaris Majelis Wali Amanat UGM. Dia juga pernah menjabat pembantu Rektor Universitas Islam Indonesia. (Sumber: http://www.liputan6.com/sosbud/?id=47673). Pekerjaan hampir sepuluh tahun berikutnya, dia mengambil gelar doktor di Ohio State University (1988). Saat beliau mengikuti program doktor tersebut, ibunya meninggal. Ia tidak sempat menungguinya, pengalaman yang amat menyakitkan baginya.

Namun, ia berharap ibunya merasa bangga kepadanya, karena telah memenuhi keinginan ibunya agar ia menjadi guru, bukan guru biasa, tapi guru sekolah tinggi. Dan walaupun dia tidak berhasil memenuhi harapan ayahnya untuk menjadi dokter, tetapi dia berhasil menjadi doktor. Afan dikenal sebagai ilmuwan sekaligus aktivis dan sangat kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Sebagai tercantum dalam karyanya (Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi).

Perjalanan sebagai kaum intelektual, akademisi dan politik serta berkarya lewat tulis-menulis menjadi pengalaman yang sangat luar biasa dalam karir hidup Afan Gaffar sebagai inspirasi hidup dan Indonesia mesti bangga dengan kehadiran tokoh jenius yang memiliki sumbangsi besar dalam pengabdian serta melakukan reformasi di masa orde baru sebagai tokoh pahlawan di masanya. Bagi sahabat-sahabatnya, Afan Gaffar merupakan orang yang sangat bersahaja dalam pergaulan, sehingga interaksinya dengan kalangan bawah dan kalangan atas baginya tidak ada perbedaan. Namun sesuai dengan karakter tempat kelahirannya, Afan Gaffar sangat kuat serta memegang prinsip pergaulan, termasuk dalam prinsip keilmuan. Bersikap sangat keras kepada kawan-kawannya yang melakukan hal-hal yang tidak benar yang bersifat tidak bermanfaat bagi diri dan masyarakat.

Namun ada yang menarik dalam  beberapa karyanya yang tertuang sebagai hasil refleksi atas perkembangan perjalanan politik indonesia sampai dimasa orde baru dan era reformasi. Hampir seluruh kampus di Jogja yang berkaitan jurusan ilmu politik di pakai sebagai referensi dalam makalah, artikel dan jurnal serta sering di komparasikan dengan tokoh-tokoh lain dalam pandangan pemikiranya. Menariknya dia punya pandangan  tentang budaya politik indonesia dan makna civil society di Indonesia

Perjalanan demokrasi Indonesia yang dominan  membawa budaya politik tersendiri lewat sosialisasi politik sehingga berkembanglah budaya politik Indonesia. Budaya politik hirarki yang tegar antara penguasa dan rakyat menjadi tegas, sehingga kecenderungan  menjadi budaya politik patronage sehingga kecenderungan Indonesia dalam hunbungan patron  atau client polanya lebih kepada hunbungan individu yang bersifat timbal balik.

Yaitu si Patron dan si client, terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya (exchange  of resources) yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Si patrom memiliki sumber daya kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan rasa sayang, dan tidak jarang pula sumber daya yang berupa materi (harta kekayaan, tanah garapan, dan uang). Sementara, client memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan dan loyalitas. Itulah yang terjadi di massa orde baru, bahkan terjadi pada partai politik seperti Golongan Karya (GOLKAR) sebagai patron serta PDI dan PPP sebagai client. Perilaku birokrasi sekarang adalah kelanjutan dari massa kolonialisme (Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Hal: 111).

Kecenduranga patronage membawa danpak buruk, sehingga melahirkan kecenderungan neo patrimonialistik yang berkembang di Indonesia dengan pemerintah orde Baru. Namun kata Max Weber memiliki sejumlah karateristik yang menyolok tentang Patrimonialistik. Pertama, Kecenderungan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa pada kawan-kawannya. Kedua, kebijakan lebih bersifat patrikularistik dari pada bersifat universalitik. Ketiga, rule of law merupakan sifatnya sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan dari seorang penguasa (rule of man). Keempat, kalangan penguasa seringkali mengaburkan antara mana yang menyangkut kepentingan umum dan mana yang menyangkut kepentingan publik. Akibat semua ini akan melahirkan masyarakat yang pesimistik dan tidak punya partisipasi dalam politik (hal: 116).

Kecenderungan kekuatan hirarki, patronage dan neo patrimonialistik menghambat kemunculan civil society untuk kemajuan suatu bangsa sebagai rasa tanggung jawab bersama.

Afan Gaffar memberikan makna civil society adalah “ada yang menekankan kepada ruang (space), dimana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijaksanaan publik dalam suatu negara”.

Masyarakat mengiginkan akses keterbukaan terhadap lembaga negara seperti ekskutif, legislatif dan yudikatif  oleh  individu atau kelompok sehingga partisipasi politik lewat berbagai pola dan cara masing-masing bisa langsung dalam waktu kapan pun, sehingga lembaga-lembaga sosial bisa otonom dengan kemandirian efektif dan efisien sehingga menghindari adanya ototrierian, monopoli, dan perampasan hak orang lain.

Telaah Afan Gaffar tentang perjalan politik atau budaya politik Indonesia apakah sudah hilang atau malah justru tumbuh subur dan prospek civiel sociaty  sudah mulai terbuka dan merdeka di era reformasi yang di tandai dengan globalisasi dengan perkembangan tekhnologi yang canggih dan pertumbuhan ilmu pengetahuan yang begitu maju? Namun masih ada benih-benih kekuasaan ditandai dengan adanya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)? Martabat bangsa telah dijual dan hilangnya rasa malu atau etikan dan normo kehidupan di tingkat elit parlemen tumbuh subur. Civiel society yang di cita-citakan dalam organisasi sosial sebagian tidak ada lagi indepensi lembaga seiring penerapan otonomi daerah, dan itulah hasil usulan yang di sampaikan Afan lewan karyanya.

Afan Gaffar.

Era otonomi daerah adalah memberikan keleluasaan dan mengurus rumah tangganya untuk memandirikan daerah masing-masing dalam mengelola sumber daya alam.Tapi penerapan otonomi daerah telah dihianati oleh tokoh-tokoh daerah  dalam melakukan perampasan terhadap hak masyarakat dalam menikmati hasil alamnya. Hampir seluruh Provinsi di Indonesia banyak pejabat daerah tersandung korupsi dan masih banyak dilakukan pemburuan atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Hari ini sebagian kaum muda lakon intelektual telah mengalami distrorsi dirinya dan para birokrasi sudah menjual martabat bangsa dan menghianati perjuangan para pahlawan.

Pesan Afan Gaffar yakni “hanya demokrasi dan masyarakat madani yang mampu memandirikan bangsa dan negara, dua hal ini tidak bisah di pisahkan. Masyarakat madani adalah masyarakat yang mandiri dan mampu mengisi ruang publik yang tersedia antara rakyat dengan pemerintah atau negara, sehingga dengan demikian masyarakat akan menjadi bumper kekuasaan negara tidak menentukan sendiri segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan negara”.

Hasil refleksi sejarah sebagai cermin masa depan suatu keharusan bagi kaum berpikir dalam membaca dan diterapkan birokrasi yang mampu mengisi semua ruang publik dalam menyampaikan aspirasi oleh masyarakat, intelektual, untuk mencerdaskan bangsa dan negara di era transormasi.


Penulis:
Sulaiman
Mahasiswa Isipol Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta / Senior Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY).


NB:
Tulisan ini pernah diterbitkan pada Majalah Tauhid Edisi Perdana/April 2015.