Politik    Sosial    Budaya    Ekonomi    Wisata    Hiburan    Sepakbola    Kuliner    Film   

Pengikut

Total Tayangan Halaman

Translate

Hanya Khayalan Semata

Bisikan gelap kehidupan
Menyelimuti hatiku
Saat ku tahu,
Hidup ini amatlah kejam

Serentak mimpi membangunkanku
Dari terpejamnya mata
Membayangkan indahnya masa depan
Dalam lamunan



Tapi,
Seolah menelan Buah Simalakama
Tubuhku lemas, lumpuh
Ketika ku tersadar dari lamunan yang indah

Khayalan yang dulu menyemangatiku
Kini telah lenyap disapu Angin Kemarau
Keceriaan yang dulu menghiasi anganku
Kini menjadi kering diterpa kemarau panjang

Dulu, ku biarkan musim semi berlalu tanpa ku sesali
Tapi kini, hanya sesal yang menyesak dalam dada

Tersadar kini..
Musim Semi tak akan ada lagi
Hanya angin kemarau yang akan menghiasi kering nya Hati.


Yogyakarta, 09 September 2014
Karya: Nurul Kiftiah

DPC PERMAHI DIY, Gelar Sosialisasi Anti Korupsi pada Pelajar SMK


Yogyakarta, FIMNY.org – Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY), pada Hari Sabtu, 16 Agustus 2014 mengadakan Sosialisasi Anti Korupsi Pada Pelajar SMK Bina Harapan, Getan, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

PERMAHI merupakan organisasi kader profesi yang dimana tujuan utamanya adalah mengasah khasanah pengetahuan para kadernya dibidang hukum dan pengabdian pada masyarakat. Dengan diadakannya Sosialisasi Sosialisasi Anti Korupsi, ini merupakan salahsatu bentuk pengabdian Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) pada masyarakat, dalam hal ini Sosialisasi pada Pelajar SMA/SMK.

Pada kesempatan itu, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KANWIL KEMENKUMHAM DIY) sebagai pemateri.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam  rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomlan negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) mengambil bagian juga untuk turut andil dalam upaya pencegahannya, sehingga lahirlah keinginan untuk mengadakan sosialisasi Anti Korupsi dengan mengangkat Tema “Menumbuhkembangkan Jiwa Anti Korupsi Pelajar Sejak Dini”.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY), Dedi Purwanto mengatakan, bahwasannya Point-point penting yang telah disampaikan pada sosialisasi anti korupsi di SMK Bina Harapan, Getan, Ngaklik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

Point Pertama; Dalam sosialisaasi itu disampaikan bahwa Jiwa-jiwa anti korupsi harus tertanam dimulai dari keluarga, karena pada keluargalah nilai-nilai, norma, prilaku, kebiasaan, dan hukum pertama kali diajarkan dan direalisasikan. Kalau dalam keluarga seseorang diajarkan bagaimana berprilaku yang baik dan tutur kata yang baik maka akan dapat dipastikan nilai-nilai dan kebiasaan yang baik itu akan direalisasikan dikehidupan sosial.

Point Kedua; Jiwa-jiwa anti korupsi harus ditanamkan dalam jiwa anak-anak muda, karena pada dasarnya merekalah sebagai penerus dan estafet negara ini, negara ini akan baik jika para pemudanya baik, begitupun sebaliknya. Jiwa-jiwa anti korupsi bisa dilakukan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, bisa ditanamkan juga dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, bisa juga disampaikan kesekolah yang bersangkutan agar segera membuat peraturan sekolah yang memuat hal-hal tentang korupsi dan tindak pidananya.

Point Ketiga; Disampaikan juga bahwa yang korupsi itu sesuatu yang dikatakan kejahatan luar biasa, karena korupsi akan mengakibatkan dampak yang sistematik dan berkempangan serta luas. Korupsi dikategorikan sebagai pelanggan yang lebih berbahaya dari pada pelanggaran HAM.

Point Keempat; Korupsi adalah sesutau yang memalukan untuk seseorng dan untuk bangsa dan negara ini.

Lebih lanjut Dedi Purwanto mengatakan bahwasannya “Sosialisasi ini penting karena tingkatan korupsi semakin meningkat dan merajalela  diberbagai tingakatan pemerintah dinegeri ini. Kurangnya pemahaman akan korupsi ini memungkinkan akan terjadi dan meningkatnya keinginan untuk korupsi. Dan dapat juga disebabkan karena kurangnya pemahaman dan realisasi akan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari. Seluruh lapisan Masyarakat menyadari bahwa kurupsi adalah sesuatu yang memalukan bagi diri mereka sendiri dan bagi bangsa dan negara ini. Karena bicara tentang korupsi adalah bicara tentang kejahatan yang  terstruktur dan sistimatis serta berkisenambungan. Karena alasan sederhana itu juga kejatahan korupsi ini dikatakan sebagai kejjahatan yang luar biasa (Extra Ordinari Crime). Dan kejahatan tersebut akan sangat merugikan seseorang secara sosiologis, ekonomi, hukum, politik, dan secara kacamata HAM”, cetus mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga ini.

DPC PERMAHI DIY dan UPSH, Simulasi Sidang Semu Sambut Mahasiswa Baru FH UJB

Yogyakarta, FIMNY.org – Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) bekerjasama dengan Unit Pengabdian Study Hukum (UPSH) Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta,  pada Hari Jumat, 12 September 2014 mengadakan Simulasi Sidang Semu di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta. Simulasi tersebut ditampilkan dalam rangka menyambut Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.
 
PERMAHI merupakan organisasi kader profesi yang dimana para kadernya adalah mahasiswa hukum yang tersebar diseluruh Indonesia, dan di tingkat Yogyakarta itu sendiri anggotanya terdiri dari 10 kampus Fakultas Hukum yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk menunjukkan eksistensinya, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY), mengadakan Simulasi Sidang Semu di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta dalam rangka menyambut Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.

“Selain untuk menunjukkan Simulasi Sidang Semu untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa baru FH UJB (Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, red), juga sebagai ajang untuk mensosialisasikan organisasi DPC PERMAHI DIY (Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, red) agar lebih awah diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa baru FH UJB”. Ungkap Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY), Dedi Purwanto kepada FIMNY.org pada Hari Jumat, 12 September 2014, usai Simulasi Sidang Semu berlangsung.

 Simulasi Sidang Semu ini tiap tahun pada saat Orientasi Pengenalan Kampus (OSPEK) juga dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) untuk menyambut mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.

Tahun yang lalu juga dilakukan hal yang sama seperti ini (Simulasi Sidang Semu, red), cetus Dedi Purwanto.

Selain tim Simulasi Sidang Semu Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY), hadir pula dalam Simulasi tersebut, Eks Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014, Sugiarto, S.H., Ketua Umum Unit Pengabdian Study Hukum (UPSH) Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta yang sekaligus pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Tuson Dwi Haryanto.

Selain itu hadir pula Ketua Komisariat Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dwi Kurniaji dan Ketua Kumisariat Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angga Wijaya.

Engkau Bukan Ayah Yang Baik

Ayah...
Engkau bukanlah Ayah yang baik untukku
Jujur daku berkata
Saya membencimu Ayah..

Ayah
Saya tidak pernah berharap memiliki Ayah sepertimu..
Engkau tak pernah memberiku kebahagian dan kasih sayangmu..
Tapi apa pun itu..
Engkau tetap Ayahku..
Ayah yang seharusnya saya sayang..
Yang tak pantas aku benci..

Ayah..
Beribu kali aku membenci mu..
Beribu kali juga aku menyayangimu...

Yogyakarta, 09 September 2014
Karya: Juraidah

Penguasa Palsu

Lihatlah dunia kelabu ini
Pandanglah lukisan kisah hidup ini
Dengarlah jeritan hati kami
Yang merintih menahan diri

Sentuhlah kesusahan yang lama teralami
Membelenggu kepiluan tanpa terkasihani

Kami...
Rakyat kecil masih menanti
Sadarnya dirimu atas perbudakan teori
Omong kosong tanpa ada bukti
Berteriak sana sini
Lalu esok kau tinggal pergi
Dan lusa kau tak lagi perduli

Kapan kau tak tuli
Bisa dengar rintihan hati kami
Kapan kau tak buta hati
Bisa lihat duka seisi Negeri

Yaa Allah Yaa Illahi . . .
Tolong sadarkanlah segera sang penguasa kami...
Jangan biarkan terus berkorupsi
Jangan ijinkan terus berkolusi

Wahai rakyat sejati
Jangan hanya diam menahan diri
Menahan raga dan sukma yang tersakiti

Wahai sang penguasa tanah air, yang sejati
Jika kau benar punya hati
Berhentilah bersikap tak pasti

Semoga pikirannya belum mati
Tertindih keegoisan diri sendiri

Semoga suara jiwa kami tak terabaikan lagi
Semoga sang penguasa Negeri wujudkan mimpi pasti
Beri kebahagiaan seluruh rakyat disini
Bukanlah kepalsuan lagi
Karna kami butuh bukti
Bukan sekedar janji

Yogyakarta, 09 September 2014
Karya: Nurul Kiftiah

Catatan HatiQ

FIMNY.org – Mungkin mudah untuk kalian melihat hidupku dari kaca mata kalian, semua yang ku inginkan selalu terpenuhi apapun itu. Ya mungkin itulah yang selalu aku perlihatkan kepada orang-orang diluar sana, indahnya hidupku, bahagianya menjadi diriku. Tak ada yang mengerti aku selama ini, semuanya hanya melihat bahagiaku, melihat aku kuat tanpa tahu betapa rapuhnya aku.

Bertahun-tahun ku menahan ini. Membiarkan rasa benci ini tumbuh besar kepada kedua orang tuaku yang ku anggap telah menghancurkan hidupku, membiarkanku dalam kesepian yang teramat sakit ku rasakan, disaat teman-teman seusiaku merasakan indahnya jalan-jalan dengan kedua orang tuanya, aku hanya bisa menatapnya dari jauh dan berharap suatu saat itu akan terjadi padaku.

Dari kecil ku telah merasa jauh dari seorang ayah, ku merasa hidup dengan seorang ibu yang begitu menyayangiku, di dunia ini melakukan apapun yang aku suka tanpa pernah takut mengecewakan siapapun, tidak pernah perduli akan malunya orang tua jika yang ku lakukan mendapat cemoohan orang. Yaa, kupikir ayah tak pernah memikirkan aku, tak pernah sekalipun ayah menanyakan berapa nilaiku hari ini, apa yang terjadi pada hidupku hari ini, adakah hal bahagia yang aku dapatkan, ayah hanya perduli dengan anak dan istri barunya.

Ayah dengan istri barunya, Ibu dengan pekerjaannya, mungkin memang mudah disaat mereka berpisah karena saat itu tak sedikitpun aku mengerti akan indahnya kasih sayang, saat itu yang ku pikirkan hanyalah menangis untuk mendapatkan susu, meminta duit pada Ibu, hanya itu yang ku tahu. Namun saat ini usiaku menginjak 18 tahun bagaimana mungkin aku tak mengerti indahnya kasih sayang yang tak pernah aku rasakan sejak usia ku 2 bulan, disaat Ayah dengan teganya menikah lagi dengan perempuan yang masih muda tanpa memperdulikan bagaimana caraku menjadi dewasa. (bersambung--)


Yogyakarta, 09 September 2014
Karya: Juraidah

Relasi Islam, Pancasila, dan UUD NKRI 1945

Yogyakarta, FIMNY.org – Tulisan ini merupakan makalah yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Sudjito, SH., M.Si. (Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada), makalah tersebut disampaikan dalam dialog hukum yang dilaksanakan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Salahuddin, UGM, Yogyakarta, pada 13 Juli 2014 bertempat di Wisma Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA), dengan tema yang Panitia usung “Membaca Nafas Islam dalam Konstitusi Indonesia”. Tulisan ini FIMNY.org dapatkan dari Panitia Penyelenggara usai acara berlangsung. Untuk selanjutnya kami sajikan dibawah ini.

Islam adalah agama. Berasal dari Sang Khalik, diwahyukan, dituntunkan, dan diteladankan pemahaman dan pengamalannya kepada manusia sebagai hamba-hambaNya melalui Rasul, yakni malaikat dan Nabi, agar hamba-hambaNya dapat mengemban tugas-tugas penciptaanNya, baik sebagai abdillah maupun kalifatullah dengan benar, mudah dan ringan, sehingga senantiasa berada di jalan lurus, penuh kemuliaan.

Islam sebagai sistem keimanan, memiliki jangkauan universal, yakni rahmatan lil ’alamin. Sumber ajarannya dimuat dalam Al-Qur’an, dan operasionalisasi ajarannya bersifat kontekstual, dicontohkan dalam Hadist. Itulah sebabnya, Islam mampu menjaga stabilitas kehidupan, dan sekaligus mampu bergerak secara dinamis, memenuhi berbagai kebutuhan dan perkembangan zaman, tanpa terhalang oleh tempat, ruang dan waktu.

Pancasila adalah sistem nilai yang dijadikan tolok ukur manusia Indonesia dalam berpikir, bersikap dan berperilaku, baik ketika berada dalam kesendirian sebagai pribadi (individu), maupun dalam bermasyarakat sebagai makhluk sosial, baik sebagai pribadi selaku warga Negara, lebih-lebih selaku penyelenggara Negara. Dihadapkan pada realitas kehidupan yang majemuk, plural, berbhinneka, baik agama, suku, ras, etnik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, Pancasila berposisi dan berfungsi sebagai “jembatan” yang mempertemukan segala macam perbedaan itu, tanpa mengganggu kedaulatan teologis masing-masing. Perbedaan dipandang sebagai rahmat, dan selanjutnya diikuti dengan dialog untuk saling mengisi, memberi dan melengkapi sehingga kehidupan bersama berjalan lapang, harmonis, indah dan semakin maju.

Pancasila, dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara, berposisi dan berfungsi sebagai : (1) way of life, (2) philosophische grondslag, (3) ideologi bangsa, dan (4) paradigma ilmu. Pada keseluruhannya, Pancasila wajib dipahami, dihayati dan diamalkan oleh warga Negara dan penyelenggara Negara secara simultan, baik secara obyektif maupun subyektif.

Pada dimensi ideologis, sejak bangsa ini sepakat dengan Pancasila sebagai Philosophische Grondslag, mestinya (das Sollen) jati diri Negara Indonesia adalah Negara Pancasila (Bung Karno, 1959). Sebagai konsistensi dari komitmen itu, maka sistem hukum nasional Indonesia mestinya dibangun lebih dulu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut sistem penyelenggaraan negara harus didasarkan kepada sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila itu. Dengan mandasarkan diri pada teori organ, Pancasila itu jiwa dari sistem hukum nasional Indonesia. Raganya adalah UUD dan berbagai undang-undang organik turunannya. Kemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam bernegara, akan menjamin stabilitas kehidupan bernegara; sementara itu kelenturan, keluwesan, adaptasi UUD, akan mampu mewujudkan dinamika tinggi dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan perkembangan zaman.

Pada dimensi filsafati, alinea III Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ”Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”, merupakan alasan ghaib (Notonagoro, 1971), teologis-religius, suprarasional dan transendental sehingga Pembukaan UUD 1945 yang dijiwai Pancasila bersifat tetap (tidak dapat diubah), karena kemerdekaan merupakan karunia Tuhan, dan oleh karenanya, manusia atau badan/lembaga mana pun tidak kuasa menolak atau mengubahnya. Secara obyektif terdapat hubungan erat, tak terpisahkan antara: Allah Yang Maha Kuasa dengan manusia Indonesia, Pancasila, Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh (Pasal-pasal) UUD dan Penjelasannya.

Pembukaan UUD 1945 sebagai penuangan jiwa Proklamasi dan jiwa Pancasila, di dalamnya terkandung 4 (empat) pokok pikiran, yaitu (Darmodihardjo, 1981):
Pokok Pertama; Negara persatuan, ialah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala faham golongan dan perorangan, mengatasi segala agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan perwujudan dari sila 3 Pancasila, ”Persatuan Indonesia;

Pokok Kedua; Negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam bingkai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam hal ini negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini merupakan perwujudan dari sila 5 Pancasila, ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;

Pokok Ketiga; Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Negara, wajib menjalankan demokrasi di segala bidang kehidupan (politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya) berdasarkan sila 4 Pancasila, yang berbunyi: ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”;

Pokok Keempat; Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusia yang adil dan beradab. Indonesia bukan negara atheis, dan juga bukan negara teokrasi. Negara menjunjung tinggi dan menghormati serta melindungi semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan perwujudan dari sila 1 Pancasila, yang berbunyi: ”Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila ke 2 yang berbunyi: ”Kemanusiaan yang adil dan beradab”;

Dari nilai-nilai ideologis Pancasila, founding fathers telah merumuskan maksud mendirikan negara, cita-cita bernegara (termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945), dan lebih lanjut merumuskan pula: asas-asas kehidupan bernegara, bentuk negara, susunan pemerintahan, kewarganegaraan, hubungan negara dengan warga negara dan tanah airnya serta negara lain, dan sebagainya (termaktub di dalam Batang Tubuh UUD 1945). Dengan demikian, substansi maupun kelembagaan yang ada di dalam Batang Tubuh UUD 1945, hakikatnya merupakan hukum dasar tertulis, sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bernegara. Oleh karenanya wajib diinsyafi, bahwa UUD bukan sekedar kumpulan pasal-pasal sebagai kristalisasi dan kompromi kepentingan, melainkan pemandu menuju kehidupan bahagia yang didambakan bersama yakni tercapainya cita-cita bernegara. Hal-hal yang belum mampu dirumuskan ke dalam hukum dasar tertulis, diatur di dalam hukum dasar tak tertulis (konvensi). Seterusnya, dari hukum dasar tertulis dijabarkan ke dalam undang-undang organik turunannya, agar dari hukum dasar itu terwujud hukum positif yang bersifat operasional. Bagi warga negara maupun para penyelenggara negara, UUD beserta undang-undang organik turunannya, secara fungsional bermanfaat sebagai pemberi arah, penerang, dan alat kontrol dari setiap kebijakan, agar dijamin tidak ada kebijakan yang merugikan warga negara, mendegradasikan kedaulatan, atau menyimpang dari arah, tujuan dan cita-cita bernegara.

Berhubungan urgensi dan strategisnya UUD, maka aktivitas penyempurnaan UUD 1945 ke arah terwujudnya UUD yang berdasar Pancasila, mestinya merupakan aktivitas moral-religius, intelektual, dilakukan oleh orang-orang terpilih, cerdas, berbudi luhur, mempunyai wawasan kebangsaan. Penyempurnaan UUD 1945 tidak dapat dibenarkan bila hanya dilakukan sebatas aktivitas politik, melainkan wajib dilakukan sebagai aktivitas akademik yang merengkuh berbagai kepentingan, dan menggarapnya dari berbagai sudut pandang secara holistik, sehingga dijamin ada kesinambungan antara esensi dan eksistensi UUD di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, demi kebahagiaan kehidupan dunia-akhirat.

Sungguh sayang, ketika politisi Islam, sebagai pengemban amanah untuk penyempurnaan UUD 1945, sibuk dengan kepentingan politiknya, dan justru lalai, lengah, tidak istiqomah dengan ajaran Islam. Silau terhadap gemerlapnya kekuasaan, rakus terhadap harta-benda materiil, dan praktik politik transaksional, liberalistik-sekuler, diduga menjadi penyebab utama munculnya persoalan-persoalan bangsa, sehingga “nafas” Islam dalam UUDNRI 1945, sesak, terengah-engah. Wallhu’alam.

 
Copyright © 2008 fimny. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by www.phylopop.com