Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) adalah organisasi mahasiswa hukum yang bergerak di bidang keprofesian hukum dan mengawal, ikut serta dalam penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum dan HAM di Republik Indonesia yang peduli Yogyakarta damai tanpa kekerasan, DPC PERMAHI DIY berdiri tahun 1982 dan kepengurusan di tahun 2012-2014 di bawah pimpinan Sugiarto dan pada hari Minggu 29 Juni 2014 diadakan pelantikan kepengurusan baru periode 2014-2015 di DPRD DIY, pada kepengurusan baru Periode 2014-2015 dipimpin oleh saudar Dedi Purwanto, ungkap Sugiarto, S.H. (Eks Ketua DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014.
Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) mengatakan “Jogja Darurat Kekerasan Politik Menjelang Pilpres 2014” karena melihat situasi-situasi hangat yang terjadi belakangan ini yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Lebih lanjut Sugiarto mengatakan, terkait momentum PILPRES 2014, banyaknya kekerasan yang terjadi di Yogyakarta seperti soal intoleransi di Sleman, Gunung Kidul yang dilakukan oleh kelompok ormas dan bentrokan antar pendukung capres hingga semuanya mengakibatkan luka dan berdarah darah dan wisatawanpun banyak merasa tidak aman hingga berdampak pada penghasilan ekonomi masyarakat Yogyakarta. Dalam situasi ini negara melalui dan pemerintah daerah serta aparatnya terlihat absen dalam menjalankan penegakan hukum karna tidak mampu menyelsaikan problem ini. pada tanggal 12 Juni 2014 yang lalu di Yogyakarta telah diadakan deklarasi pemilu damai dan berintegrasi oleh KPU DIY. Deklarasi ini ditandatangani oleh bapak Hery Zudianto (Ketua Tim Kampanye Prabowo-Hatta) dan Bambang Prastowo (Ketua Tim Kampanye Jokowi-Jusuf Kalla) disaksikan oleh Hamdan Kurniawan (Ketua KPU DIY) dan M. Najib (Ketua Bawaslu DIY).
Terkait situasi dan kondisi yang terjadi akhkir-akhir ini, dalam siaran persnya Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) menyatakan sikap sebagi berikut :
Point Pertama; KPU, BAWASLU, Gubernur dan Tim Kempanye masing-masing CAPRES agar utamanya tim kampanye CAPRES tidak ingkar janji dan mentaati penuh isi deklarasi pemilu damai, agar deklarasi pemilu damai tak hanya jadi slogan dan seremonial belaka namun dilaksanakan nyata di lapangan. Antisipasi ini penting baik sebelum, saat dan Pasca Pilpres 9 Juli 2014 demi Yogyakarta yang damai dan tanpa kekerasan.
Point Kedua; POLDA DIY agar mengoptimalkan dan tegas menindak dalam penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan politik pra Pilpres yang terjadi di Yogyakarta demi efek jera bagi pelaku dan kedepan tidak terulang lagi. Macetnya proses hukum kasus-kasus kekerasan di DIY akan membuat pelaku kekerasan jumawa, merasa kebal hukum, bahkan berpotensi kuat mengulang lagi aksinya dan tentu ini amat ironi terjadi di bumi DIY . apapun motifnya kekerasan adalah pelanggaran hukum dan pengkhianatan konstitusi kita Republik Indonesia.
Point Ketiga; Menyerukan semua pihak di Yogyakarta jelang Pilpres 9 Juli 2014 agar taat hukum dan mari bersama bergandengan tangan menjaga Yogyakarta tanpa kekerasan dan Yogyakarta rumah nyaman kita bersama.
Posting Komentar